SPT Masa PPh Pasal 21 untuk bulan Desember tetap WAJIB disampaikan, walaupun:
- Tidak ada pemotongan PPh Pasal 21, atau
- Tidak ada pembayaran gaji, upah, honorarium, atau imbalan kepada orang pribadi sama sekali.

📖 Dasar hukum: PMK 81 Tahun 2024
Pasal 171 ayat (5) huruf b

🧭 Tujuan ketentuan ini:
Pelaporan SPT Masa Desember berfungsi sebagai “penegasan administrasi” bahwa:
- pemotong memang tidak memiliki pegawai, atau
- pemotong tidak memberikan penghasilan kepada orang pribadi

Januari–November
SPT Masa PPh 21 TIDAK wajib dilaporkan
jika benar-benar tidak ada pembayaran penghasilan.

➡️ Namun, tetap WAJIB lapor meskipun PPh 21 nihil yang dipotong karena:
- pemberian penghasilan di bawah PTKP,
- ada SKB atau tarif 0%,
- PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP),
- penghasilan mendapat fasilitas pajak.

Desember (masa pajak terakhir)
➡️ Tidak ada pembayaran sama sekali pun tetap WAJIB lapor.

YA, jika orang pribadi membayar gaji, upah, honorarium,
atau imbalan kepada pihak lain.

❌ TIDAK WAJIB jika:
- tidak menjalankan usaha/pekerjaan bebas, atau
- menjalankan usaha/pekerjaan bebas tetapi hanya mempekerjakan pekerja rumah tangga atau jasa yang tidak terkait usaha/pekerjaan bebas orang pribadi pemberi kerja.

20 Januari tahun berikutnya
(jika jatuh hari libur, mundur ke hari kerja berikutnya):
- Untuk Masa Desember 2025, paling lambat 20 Januari 2026.

💸 Sanksi jika tidak lapor:
Denda Rp100.000
(Pasal 7 UU KUP)

• Pegawai resign di tahun berjalan 2025 (selain masa pajak akhir)
• Bulan-bulan sebelumnya, pemotongan BPMP dilakukan dengan NPWP Sementara 9990000000999000
• Di Coretax, saat membuat bukti potong A1, sistem tidak bisa menarik data penghasilan dari masa-masa sebelumnya karena NPWP/NIK yang digunakan waktu itu tidak valid/abu-abu
• Tidak seperti legacy yang bisa input manual, Coretax hanya menarik data dari histori yang valid

Bukti Potong A1 hanya bisa dibuat jika histori penghasilan sudah menggunakan NIK yang tervalidasi atau tidak menggunakan NPWP Sementara. Jika awalnya pakai NPWP Sementara/Tampungan → wajib dibatalkan, lalu buat ulang BPMP dengan NIK valid → baru bisa A1 ditarik otomatis.

🆔 NIK Valid adalah NIK yang sudah terdaftar di Database Coretax:
- Sebagai Wajib Pajak via Aktivasi NIK menjadi NPWP
- Sebagai akun Coretax saja via Hanya Registrasi

✅ Langkah disarankan:
1️⃣ Validasi NIK Pihak yang Dipotong
— 👨‍💻 Oleh pegawai tetap bersangkutan:
• Pegawai tetap yang dipotong harus memiliki akun Coretax, baik sebagai Wajib Pajak, atau sekedar punya akun tanpa aktivasi NIK menjadi NPWP. Caranya:
• "Aktivasi NIK menjadi NPWP" jika belum pernah terdaftar sebagai Wajib Pajak
• "Hanya Registrasi" jika tidak wajib wajib punya NPWP tapi ingin punya akun Coretax
Cara lengkap daftar Coretax bisa cek FAQ 50

— 👨‍💼 Oleh pemberi kerja:
Jika jumlah pegawai signifikan tidak terdaftar, pemberi kerja silakan menyampaikan NIK penerima penghasilan melalui bit.ly/BupotPPh. Data akan tersebut akan divalidasi secara bertahap oleh DJP ke sistem Coretax.

2️⃣ Pembatalan BPMP yang Pakai NPWP Sementara
Gunakan menu Pembatalan BPMP di Coretax

3️⃣ Buat Ulang BPMP dengan NIK yang Sudah Tervalidasi
Input ulang BPMP Januari dst (masa pajak akhir) dengan NIK yang sudah tervalidasi (bukan NPWP 999…)
Sistem akan mencatat penghasilan dan potongan dengan benar untuk masa selain masa pajak akhir

4️⃣ Buat Bukti Potong A1 di Masa Pajak Akhir
Setelah langkah 3, buat Bukti Potong A1, tidak perlu buat BPMP lagi sesuai FAQ 80
Sistem akan otomatis menarik selain masa pajak akhir
✅ Tidak perlu input manual jika histori sudah valid

• Pemotongan tetap boleh dilakukan saat awal dengan NPWP tampungan hanya sebagai solusi sementara, tapi harus diperbaiki bila ingin buat A1.
• Bagi pegawai yang sudah punya NPWP lama tapi tidak terdeteksi di Coretax, arahkan ke KPP terdekat dengan membawa KK untuk keperluan pemadanan NIK menjadi NPWP. Bukan melalui Aktivasi NIK menjadi NPWP, sebab ini akan membuat NPWP di Coretax dan Sistem lama terpisah atau ganda.

Masalah ini timbul akibat kekeliruan pengisian SPT Masa PPh Pasal 21 oleh Wajib Pajak di eBupot 21/26 (Legacy), dimana SPT Masa PPh Pasal 21 Pembetulan menjadi lebih bayar bukan karena adanya pembatalan bukti potong (pengurangan PPh terutang) dan/atau adanya penambahan kompensasi dari masa sebelumnya. Namun, dalam kasus ini jumlah nilai lebih bayar dari SPT Normal (Desember) oleh Wajib Pajak malah ditambahkan ke dalam kolom "kompensasi dari masa pajak sebelumnya" pada induk SPT Pembetulan masa yang sama (Desember juga).

✅ Harusnya: normal full dan pembetulan delta (selisih)
🅾️ Terjadinya: normal full LB dan pembetulan full LB

Offset nilai LB kompensasi tidak seharusnya dengan penerbitan BP21 Kode Objek Pajak "21-100-38" dengan nama objek "Penyesuaian Nilai Kompensasi dari Masa Pajak Sebelumnya"

Cara Opsi 2:
1. Buat "BP21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap"
2. Pilih Masa Pajak: sesuai dengan Masa pelaporan SPT PPh 21/26 Normal berikutnya (konsep SPT normal yang memuat kompensasi ganda)
3. Isikan kolom NPWP: 9990000000999000
4. Pilih NITKU: 9990000000999000000000 - PENERIMA PENGHASILAN
5. Pilih Fasilitas Pajak: “Tanpa Fasilitas”.
6. Pilih Nama Objek Pajak: “Penyesuaian Nilai Kompensasi dari Masa Pajak Sebelumnya” (Kode Objek Pajak 21-100-38).
7. Isikan kolom Penghasilan Bruto (Rp), DPP (%), dan Tarif (%): 0 (nol)
8. Isikan kolom Jumlah Pajak Penghasilan (Rp.): nilai koreksi kelebihan kompensasi yang tidak seharusnya
9. Isikan jenis dan nomor Dokumen referensi: sesuai kebutuhan administrasi pemotong
10. Pilih NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi: sesuai unit penerbit BP21

• Karena nilai kompensasi tidak dapat diubah manual di konsep SPT Normal suatu masa, penerbitan BP21 KOP 21-100-38 menjadi solusi self assessment untuk menambah jumlah KB dalam SPT Masa PPh 21/26 sehingga menetralkan kelebihan kompensasi tersebut.
• BP 21 tersebut tidak dapat dikreditkan pada SPT PPh OP karena menggunakan NPWP tampungan dan bersifat final
• Jangan melakukan pembatalan BP21 dengan KOP 21-100-38 di masa adanya kompensasi ganda, karena akan mengakibatkan pembetulan lebih bayar yang tidak seharusnya.
• Bila masih terkendala, konsultasi ke KPP atau minta tiket Melati sesuai FAQ 120 dengan bukti pendukung yang cukup.

📢 Informasi Terkait Kendala Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 di Coretax

Selamat sore Bapak/Ibu,
Sehubungan dengan kendala pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (BP21)

…yang menghasilkan pesan error:
❌ "Wajib Pajak tidak terdaftar pada data registrasi"
❌ "Hanya NPWP Individu yang diizinkan untuk jenis Bukti Potong ini"
❌ "CounterpartTin"
.. setelah melakukan import XML,

💡 berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan:
✅ Langkah Penanganan:

1️⃣ Jika jumlah error tidak signifikan:
- Silakan lakukan ulang import XML.
- Untuk data yang masih error, WP Pemotong dapat melanjutkan secara key-in di aplikasi Coretax.

2️⃣ Jika jumlah error masih signifikan:
- WP Pemotong diharapkan menyampaikan informasi NIK penerima penghasilan yang tidak ditemukan melalui tautan berikut: 🔗 https://bit.ly/BupotPPh

Permasalahan tersebut kemungkinan disebabkan oleh:
🔺 Belum dilakukan pembaruan data pada akun FTU suami di menu Daftar Unit Keluarga dalam Edit Informasi Umum. Mohon dipastikan bahwa status istri telah diperbarui sebagai tanggungan apabila status istri saat ini adalah Register Only (terdaftar ke Coretax hasil Hanya Registrasi atau Migrasi SPT).

🔻Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa sistem mengalami timeout. Silakan dicoba kembali beberapa saat kemudian.

✏️ Catatan:
🔤 Disarankan agar penerima penghasilan melakukan Aktivasi NIK menjadi NPWP atau setidaknya didaftarkan ke Coretax sebagai Register Only (Hanya Registrasi), khususnya apabila yang bersangkutan berstatus sebagai tanggungan. Caranya lihat FAQ 50 (https://t.me/FAQcoretax/167)

📍 Penyebab: Error tersebut muncul atas pembuatan bukti potong di mana NIK pihak yang dipotong (umumnya istri atau anak) terdaftar di coretax sebagai daftar keluarga orangtuanya atau suaminya (hasil migrasi data SPT Tahunan).

Dalam beberapa kasus, NITKU (alamat) yang tersedia untuk pegawai tersangkutan adalah NITKU Kepala Keluarganya, umumnya yakni NIK Suami + 000000.

1. Identifikasi dan Rekap NITKU yang error dalam XML tersebut dengan notepad++ sesuai FAQ 95 dan lakukan perekaman secara keyin Bukti Potongnya. Saat rekam bukti potong manual, pilih NITKU yang muncul otomatis dari sistem. Selanjutnya simpan informasi NITKU tersebut agar dapat digunakan untuk import XML selanjutnya atau
2. Rekap manual NIK kepala keluarga (suami/orang tua) pegawai/pegawai tidak tetap/bukan pegawai sesuai data kepegawaian, atau
3. Himbau pegawai/penerima penghasilan agar NIKnya dilakukan aktivasi akun wajib pajak dengan klik Aktivasi Akun Wajib Pajak di laman depan coretaxdjp.pajak.go.id sesuai petunjuk pada FAQ 50.a.
❌ Jika saat aktivasi email dan nomor HP tidak diketahui atau blank/kosong, kunjungi KPP terdekat untuk perubahan nama dan alamat email.

💢 Error “Deposit Tersedia Tidak Cukup untuk Membayar” & “Kode Billing dalam Rupiah tidak boleh mengandung desimal”

⚠️ Penyebab Utama:
- Deposit Tersedia Tidak Cukup untuk Membayar:
- 💳 Error terjadi karena saldo deposit tidak mencukupi.
- ⚠️ Penyebab tersembunyi: Nilai pembayaran tersimpan dengan desimal di database SPT, meskipun tampak bulat di UI (User Interface)

- Kode Billing dalam Rupiah tidak boleh mengandung desimal:
- 🛑 Sistem menolak kode billing dengan nilai desimal.
- 💾 Desimal tersembunyi di database menyebabkan error saat validasi pembayaran.

➡️ Hubungan dengan Desimal Tersembunyi:
- 🧩 Desimal Tersembunyi: Sistem menyimpan nilai pembayaran dalam desimal, tetapi tampilan User Interface menampilkannya seolah bulat.
- 📊 Validasi Sistem: Saat pembayaran, sistem membaca desimal tersembunyi sehingga memunculkan error.
- ✅ Solusi yang Seharusnya: Nilai SPT wajib dibulatkan ke rupiah penuh.

⚙️ Status #WorkInProgress: Masalah dalam proses perbaikan di Sistem Informasi (SI)

Masih terdapat kekeliruan translate yang seharusnya "Pembetulan" namun tertulis menjadi "Perbaikan" pada angka 5 tersebut. Oleh karena itu, pada baris tersebut seharusnya tertulis "Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayar pada SPT yang dibetulkan."

Artinya, bukan berarti ada sesuatu yang diperbaiki/error.

Poin angka 5 ini terisi otomatis dari poin angka 4 dalam SPT Masa 21 Normal atau Pembetulan sebelumnya untuk masa pajak yang sama.

⚠️ Pada SPT Masa PPh 21, tidak ada penginputan manual sama sekali. Seluruh nilai atau daftar yang ada terisi otomatis dan berkaitan dengan penerbitan bupot ataupun SPT sebelumnya, termasuk kompensasinya.