• Wanita Kawin yang tercatat sebagai tanggungan dalam Daftar Unit Keluarga (DUK) suami → otomatis ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Aktif oleh sistem.
• Penetapan ini merupakan tindak lanjut atas pembetulan data tanggal 15 Januari 2026, di mana sebelumnya terjadi reaktivasi otomatis atas Wanita Kawin Non Aktif.
• Selanjutnya, sistem telah melakukan penonaktifan massal atas seluruh Wanita Kawin yang sudah masuk sebagai tanggungan di DUK suami per 25 Januari 2026.
• Penonaktifan massal tersebut hanya dilakukan satu kali dan tidak akan dilakukan lagi.

Bagi Wanita Kawin yang:
• Baru dimasukkan sebagai tanggungan di DUK suami setelah tanggal tersebut, dan
• Memilih menggabungkan kewajiban pajak dengan suami,

➡️ Tetap WAJIB mengajukan permohonan Wajib Pajak Non Aktif secara mandiri melalui Coretax:
Menu: Portal Saya → Perubahan Status → Penetapan Wajib Pajak Non Aktif
(Petunjuk lengkapnya: FAQ 72)

Bagi Wanita Kawin yang:
• Memilih menjalankan kewajiban perpajakan terpisah dari suami (MT), atau
• Memiliki Perjanjian Pisah Harta (PH),
dan telah terlanjur dinonaktifkan karena masuk DUK, maka langkah yang dilakukan:

1️⃣ Istri
- Ubah kategori WP pada Informasi Umum (Profil Saya) istri menjadi MT/PH, antara lain:
a. "Istri dengan perjanjian penghasilan dan harta (PH)"
b. "Istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah (MT)"

2️⃣ Suami
- Lakukan perubahan DUK
- Pastikan Status Unit Perpajakan istri tercatat sebagai: Kepala Keluarga Lain (MT/PH)

3️⃣ Istri
- Ajukan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Aktif
Menu: Portal Saya → Perubahan Status → Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Aktif
Catatan:
• Pengaktifan kembali dilakukan real time
• Tidak memerlukan penelitian atau persetujuan petugas

➡️ Penyebab:
a. Data Kepala Keluarga di Informasi Umum belum tervalidasi Dukcapil (belum klik Validasi Data Dukcapil dan Submit pertama), atau
b. Data anggota keluarga tidak sama persis dengan data Dukcapil (KTP/KK)
Contoh:
- Di Dukcapil tertulis *BELUM/TIDAK SEKOLAH*
➝ di Coretax pilih BELUM/TIDAK BEKERJA

🔹 Cara 1 (tanpa persetujuan petugas)
Menu: Portal Saya → Profil Saya → Informasi Umum → Edit

Langkah:
- Lengkapi Informasi Umum / Detail Kontak
- Tambahkan alamat sesuai e-KTP di bagian *Alamat Wajib Pajak*
- Klik Validasi data terbaru ke Dukcapil
- Centang pernyataan → Submit
- Setelah itu, langsung ulangi penambahan DUK (Submit kedua)

🔹 Cara 2 (perlu persetujuan petugas)
Menu: Portal Saya → Perubahan Data → Perubahan Alamat Utama

Langkah:
- Isi Alamat Utama Baru
- Upload PDF KTP
- Centang pernyataan → Simpan
- Tunggu maksimal 1 hari kerja (approval petugas)
- Setelah disetujui, ulang penambahan DUK (Submit kedua)

Setelah berhasil daftar, silakan lakukan Lupa Kata Sandi di laman depan coretaxdjp.pajak.go.id →
Masukkan NIK atau NPWP 16 digit →
Pilih Tujuan Konfirmasi (misalnya email) →
Ketik ulang email yang didaftarkan →
Ketik Captcha →
Centang Pernyataan →
Simpan →
Buka inbox email dari pajak.go.id →
Klik link ubah kata sandi →
Buat 2x kata sandi 8 digit, minimal 1 huruf kapital, 1 huruf kecil, 1 angka, 1 simbol, misalnya: ~ ! @ # % ^ & * ( ) { }

Kunjungi coretaxdjp.pajak.go.id →
Login dengan ID pengguna berupa NPWP atau NIK →
Masukkan password 8 digit yang telah dibuat sebelumnya →
Ketik ulang kode keamanan (captcha) →
Login

Setelah login di coretaxdjp.pajak.go.id →
Klik Portal Saya →
Dokumen Saya →
Klik tombol refresh di sudut kiri atas tabel dokumen saya →
Cari dokumen "Kartu NPWP" atau dokumen lain yang perlu diunduh →
Geser ke kanan →
Klik Unduh 📥

Saat ini, sudah dapat dilakukan penggabungan kewajiban perpajakan atau gabung NPWP atas istri sebagai WNA dengan Suaminya yang merupakan Wajib Pajak di Indonesia, baik sebagai WNI atau WNA yang merupakan SPDN.

🔑 Kunci agar istri dapat tercatat sebagai tanggungan di DUK suami adalah istri harus punya NPWP atau Nomor Induk Perpajakan (NIP) terlebih dahulu, kemudian baru bisa ditambahkan sebagai tanggungan di DUK suami dengan mengisi kolom KK = "0".

1️⃣ Pastikan istri memiliki identitas pajak:
▪️ Jika bekerja atau memenuhi syarat sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) → wajib memiliki NPWP aktif, bisa melalui *Daftar Di Sini* di laman coretaxdjp.pajak.go.id

▫️Jika tidak bekerja atau tidak memenuhi syarat sebagai SPDN → diterbitkan NIP melalui Aktivasi Akun.
Panduan Alur *"Aktivasi Akun Coretax bagi WNA SPLN"* cek FAQ 193 atau unduh paparannya di: https://pajak.go.id/sites/default/files/2025-12/Nomor%20Identitas%20Perpajakan%20Bagi%20WNA%20SPLN%20%26%20Perubahan%20Data%20Pengurus%20dan%20Pemegang%20Saham%20.pdf

2️⃣ Tambahkan istri ke Data Unit Keluarga (DUK) suami sebagai tanggungan 👨‍👩‍👧

3️⃣ Nomor KK pada saat menambahkan istri di DUK Suami diisikan dengan angka 0.

4️⃣ Setelah masuk ke DUK suami:
▪️ Jika istri WNA merupakan SPDN (memiliki NPWP Aktif) → dimasukkan sebagai tanggungan, lalu istri mengajukan NA (Non Aktif) melalui Coretax.
📚 Selengkapnya tentang pengajuan Non Aktif bagi Wanita Kawin cek FAQ 71 https://t.me/FAQcoretax/232

▫️Jika istri WNA tidak bekerja atau bukan SPDN → cukup dimasukkan ke Data Unit Keluarga Coretax suami dengan NIP istri yang diperoleh melalui Aktivasi Akun, saja. Tidak perlu mengajukan NA lagi.

- Informasi umum belum sesuai Dukcapil → Invalid Identity
- Alamat KTP belum sesuai Dukcapil → Must Have 1 National Address / Invalid Identity
- Kontak utama tidak sesuai format → error format kontak
- Error lain → Object reference not set to an instance of an object

1️⃣ Submit Pertama
Wajib Pajak Kepala Keluarga (suami) harus update Coretax (selain Data Unit Keluarga) agar sesuai dengan data terbaru yang tercatat di Dukcapil.

📌 Cara perbaharui Informasi Umum, Kontak, dan Nomor KK *(jika error: Invalid Identity atau Format Kontak, atau Must Have 1 National Address)*
Portal Saya → Profil Saya → Informasi Umum → Edit → Isi dan perbaharui data di Informasi Umum, Detail Kontak, atau tambahkan 1 daftar alamat e-KTP di bagian 'Alamat Wajib Pajak' → Klik "Validasi data terbaru ke Dukcapil" → Centang pernyataan → Submit → Langsung ulangi tahap perubahan/penambahan DUK *(Ikuti petunjuk submit kedua)*

📌 Cara perbaharui Alamat Utama *(jika masiherror: Must have 1 National Address)*
Portal Saya → Perubahan Data → Perubahan Alamat Utama → Isi Alamat Utama Baru → Upload PDF KTP → Centang pernyataan → Simpan → Tunggu maksimal 1 Hari Kerja *(Approval petugas)* → Ulangi tahap perubahan/penambahan DUK *(Ikuti petunjuk submit kedua)*

2️⃣ Submit Kedua
Wajib Pajak Kepala Keluarga (suami) dapat lakukan perubahan atau penambahan DUK
Portal Saya → Profil Saya → Informasi Umum → Edit → Tambah atau Edit 'Unit Pajak Keluarga' Suami sesuai dengan data pada Kartu Keluarga → Centang pernyataan → Submit

🔔 Penegasan Pengajuan Status Non-Aktif (NA) bagi Istri yang Ingin Gabung Pajak dengan Suami
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terkait penggabungan kewajiban pajak istri ke suami (status KK - Kepala Keluarga), terutama menjelang dan setelah Tahun Pajak 2025, berikut penjelasan sederhananya.

✅ Jika istri sudah punya NPWP aktif dan ingin pajaknya digabung dengan suami, maka:
➡️ Istri perlu mengajukan permohonan status Non-Aktif (NA).
Ini adalah hak Kawan Pajak, dan boleh difasilitasi sesuai ketentuan.

✅ BISA.
Beberapa hal penting yang perlu diketahui:
- Permohonan status NA tetap bisa diproses oleh KPP meskipun lewat 31 Desember 2025.
- Tidak dikenakan denda dan tidak diterbitkan Surat Teguran atau Surat Tagihan Pajak (STP) akibat tidak lapor SPT Tahunan atas nama istri, asal status NA disetujui oleh KPP paling lambat 31 Maret 2026.

✅ BOLEH.
Penting untuk dipahami:
- Jika status NA disetujui, kewajiban SPT istri Tahun Pajak 2025 menjadi gugur, selama SPT suami belum dilaporkan.
- Meminta istri lapor SPT terpisah dulu justru tidak sejalan dengan tujuan penggabungan pajak ke suami.

Cukup bukti validasi hubungan keluarga, misalnya:
📌 Salah satu dari berikut ini sudah cukup:
- Screenshot Data Unit Keluarga (DUK) di akun suami di mana istri tercatat sebagai tanggungan. Selain itu, Status Perkawinan di Profil Coretax istri sudah sesuai (bukan Tidak Kawin) dan telah terisi data KK & NIK Kepala Keluarga, dan/atau
- Kartu Keluarga (KK).

Supaya penghasilan istri bisa masuk ke SPT Tahunan Suami, pastikan:
✅ Istri sudah tercatat di Data Unit Keluarga (DUK) suami
✅ Status unit perpajakannya sebagai tanggungan
⚠️ Perubahan DUK harus dilakukan sebelum suami melaporkan SPT Tahunan 2025

Dalam Coretax, fungsi administratif ≠ kewajiban pajak.
- NPWP → diperlukan jika ada kewajiban perpajakan
- Aktivasi Akun Coretax → cukup untuk login, impersonate, dan tanda tangan elektronik serta kebutuhan administrasi di Coretax
Selama WNA tersebut masih memenui syarat SPLN:
- Tidak di indonesia > 183 hari
- Penghasilan utama berada di luar negeri
maka statusnya tetap Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN).

Dengan akun Coretax aktif, WNA memperoleh NIP agar:
🔑 Login ke Portal Wajib Pajak
👤 Melakukan impersonate sebagai WP Badan
✍️ Menandatangani SPT Tahunan & dokumen elektronik
🧩 Berperan sebagai Signer / PIC resmi
Tanpa NPWP. Tanpa kewajiban pajak.

1️⃣ Akses Portal
Buka: https://coretaxdjp.pajak.go.id → Klik “Aktivasi Akun Wajib Pajak”

2️⃣ Permintaan Akses Digital
Isi formulir dengan ketentuan:
- Apakah WP sudah terdaftar? ❌ tidak dicentang
- Jenis WP: Orang Pribadi / Warisan Belum Terbagi
- Centang Pernyataan WP, lalu klik Simpan

3️⃣ Isi Data Identitas (Foreign Taxpayer Form)
Lengkapi:
- Nomor Paspor
- Nama Lengkap
- Negara Asal
- Alamat Lengkap
- Tempat & Tanggal Lahir
- Jenis Kelamin
- Nomor Telepon (kode negara)
- Email aktif

4️⃣ Unggah Dokumen Pendukung
Wajib unggah:
- 📸 Foto wajah jelas
- 🤳 Selfie sambil memegang paspor
- 🛂 Foto halaman identitas paspor (jelas & terbaca)

5️⃣ Verifikasi & Finalisasi
- Centang ulang pernyataan
- Klik Simpan

Harap menunggu verifikasi petugas dan tidak mengajukan ulang, jika mengajukan dan prosesnya belum selesai, akan keluar error: "Beberapa kasus terbuka tidak diperbolehkan untuk Jenis Kasus ini."
Tips: Silakan buka Portal Saya > Kasus Saya > Catat nomor kasus dan hubungi KPP terkait progresnya jika lebih dari 1 hari.

Status akun setelah Aktivasi: Belum Aktif (SPLN)
➡️ Status ini sudah cukup untuk tanda tangan SPT.

Jika istri memilih terpisah (MT) atau terdapat perjanjian pisah harta (PH) sehingga istri memiliki kewajiban pelaporan SPT tersendiri, maka meskipun suami-istri akan melaporkan SPT Tahunan secara sendiri-sendiri, terdapat lampiran penghitungan PPh terutang WP dan Suami/Istri yang wajib diisi bersama-sama. Singkatnya, meski masing-masing, harus bersama-sama.

Lampiran penghitungan PH-MT tersebut terdapat dalam lampiran L-4 bagian B SPT Tahunan PPh OP. Lampiran ini terbuka jika WP memilih secara manual status “Pisah Harta (PH)” atau “Memilih Terpisah (MT)” pada pertanyaan nomor 7 di induk SPT.

Penghitungan neto pasangan di dalam lampiran tidak secara otomatis terisi, sehingga penghitungan penghasilan gabungan dalam lampiran PH-MT tersebut harus dilakukan secara bersama dengan pasangan. Misalnya, jika suami mengisi SPT nya, maka dibutuhkan informasi penghasilan neto istri. Begitupun sebaliknya. Lampiran ini wajib dilakukan jika istri tidak terdaftar sebagai tanggungan dalam DUK Coretax suami dan istri masih berstatus Aktif, bukan Non-Aktif.

Penghitungan PPh terutang dalam lampiran PH-MT tersebut akan menghasilkan nilai PPh terutang proporsional yang akan dipindahkan otomatis ke induk SPT masing-masing. Sehingga, bisa terdapat kemungkinan kurang bayar atau lebih bayar di satu atau keduanya.

Bukti potong tetap dibuat menggunakan NIK istri. NIK istri harus didaftarkan terlebih dahulu di menu "Daftar Keluarga" pada akun Coretax suami. Dengan demikian, bukti bukti potong istri akan otomatis masuk ke SPT Tahunan Coretax di lampiran bukti pemotongan non final (L1 - Bagian) suami selama istri sudah masuk ke daftar keluarga per akhir tahun pajak bersangkutan.

Jika istri merupakan karyawan dari satu pemberi kerja, bukti pemotongan yang masuk otomatis ke SPT suami tersebut perlu disesuaikan letaknya agar masuk ke dalam daftar bukti penghasilan final, yakni dengan cara bukti pemotongan istri dihapus manual dari L1 tabel E “Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh” lalu ditambahkan manual ke L2 tabel A “Penghasilan yang dikenakan PPh Final”.

Dengan begitu, penghasilan istri tersebut beserta bukti potongnya dianggap sebagai penghasilan final dan tidak menambah penghasilan neto bersifat non final suami (tidak menambah PPh terutang akibat penggabungan penghasilan)

1. Pernah didaftarkan oleh pemberi kerja/pihak pemberi pinjaman (Bank/Leasing) sebelum Coretax; atau
2. Pernah terdaftar namun memang lupa
👉 Status NPWP di Coretax “Aktif” atau “Non Aktif”

1. Hasil migrasi data daftar unit keluarga (DUK) dari kepala keluarga di DJP Online/SPT Tahunan; atau
2. Hasil matching data dukcapil untuk keperluan penerbitan bukti pemotong pemberi kerja
👉 Status NPWP di Coretax “Belum Aktif (SPDN)” - NIK terdaftar di sistem tanpa kewajiban pajak terpisah.

Kunjungi coretaxdjp.pajak.go.id > klik ‘Lupa Kata Sandi’ > Ketikkan NIK di kolom ‘ID Pengguna’ > Klik satu per satu toggle ‘Surat Elektronik’ dan ‘Nomor Gawai’:
👉 Jika muncul email dan nomor HP yang tersensor: lanjutkan proses lupa kata sandi > Ketik ulang email atau nomor HP tersebut (harus sama persis besar kecil) > Isi captcha > Centang Pernyataan > Klik ‘Kirim’. Silakan buka email atau nomor HP untuk klik link reset kata sandi > Login Coretax
👉 Jika tidak muncul email dan nomor HP yang tersensor (hanya blank): Lakukan proses ‘Aktivasi Akun Wajib Pajak’

Dilakukan jika mengetahui email dan nomor HP terdaftar
Langkahnya: Kunjungi coretaxdjp.pajak.go.id > Aktivasi Akun Wajib Pajak > Centang ‘Apakah Wajib Pajak Sudah Terdaftar?’ > Isikan email dan nomor HP sampai statusnya ✅ (match) > Foto untuk validasi wajah > Centang Pernyataan > Simpan > Buka email untuk melihat password sementara > Login Coretax > Jika ingin ubah kata sandi akses menu ‘Manajemen Akses’ > Ubah Kata Sandi

Jika tidak mengetahui Email/No HP atau saat isi kolom Email dan Nomor Telepon di Aktivasi Akun Wajib Pajak statusnya silang ❌ (tidak match)
— KPP Terdekat dengan membawa KTP dan KK (Tidak diwakilkan)
— Kring Pajak 1500200
— Live Chat di sudut kanan pajak.go.id
- Siapkan nomor HP dengan pulsa yang cukup dan email aktif yang dapat diakses.
- Email aktif hanya bisa untuk 1 akun Coretax
- Jika perubahan telah selesai, lakukan proses “Aktivasi Akun Wajib Pajak” yang telah dijelaskan di poin 2️⃣🅰️

- Perubahan melalui Kring Pajak (1500200 atau Live Chat) membutuhkan validasi Proof of Record Ownership (PORO), berupa konfirmasi: NPWP, Nama Wajib Pajak, Alamat Terdaftar, Alamat e-Mail Terdaftar, Nomor Telepon Terdaftar.
- Jika via Live Chat pajak.go.id: Pilih “NPWP/NIK” dan bukan “Non-NPWP”
- Jika memang e-Mail atau Nomor Telepon kosong di Coretax karena hasil migrasi DUK atau matching dukcapil untuk keperluan pembuatan bukti potong. Silakan kosongkan email dan nomor telepon saat PORO.
- Jika PORO telah sesuai, maka agen Kring Pajak akan mengirimkan token ke email dan nomor HP yang ingin diubah. Harap siaga dan berikan token tersebut ke petugas.

- Setelah berhasil login: Silakan cek status akun Coretax apakah NIK telah diaktivasi menjadi NPWP atau hanya teregistrasi dalam sistem: Akses ‘Portal Saya’ > ‘Profil Saya’ > cek baris ‘Status NPWP’
- Kewajiban pajak bagi WP yang statusnya ‘Belum Aktif (SPDN)’ gabung dengan Kepala Keluarga/Suami selama sudah masuk di DUK Coretax Kepala Keluarga/Suami dengan status ‘Tanggungan’
- Jika statusnya ‘Belum Aktif (SPDN)’ ingin diaktivasi menjadi NPWP: Kunjungi KPP terdekat.

📹 Tutorial Youtube terkait:
- Panduan Aktivasi Akun Coretax DJP
- Panduan Memperoleh Kode Otorisasi DJP

yang melaksanakan hak/kewajiban pajak gabung dengan suami

🔙 Dulu:
Jika wanita kawin gabung pajak dengan suami, NPWP istri bisa dihapus → Gunakan NPWP suami untuk kepentingan pajak.

👉 Sekarang (era NIK di Coretax) :
- Tidak ada istilah “dihapus” permanen.
- NIK tetap harus ada, hanya statusnya dimohonkan untuk di-Nonaktif-kan dan ditambahkan sebagai "tanggungan" dalam DUK suami.
- NIK Istri tetap dipakai untuk pembuatan bukti potong, meskipun pajaknya gabung ke suami.

Bukti potong PPh 21/26 atas penghasilan Wanita Kawin yang NPWP-nya gabung HARUS pakai NIK-nya sendiri,
— bukan NIK/NPWP suami!

• Walaupun status pajak gabung, identitas bukti potong tetap pakai NIK masing-masing.
• Data penghasilan Anda otomatis “dikumpulkan” di SPT keluarga, tapi identitas tetap atas nama Anda.

1️⃣ Minta reaktivasi status deregistered NPWP dengan membuat tiket melati ke KPP terdekat atau ke Kring Pajak
2️⃣ Setelah reaktivasi, status NIK istri di Coretax menjadi "Belum Aktif (SPDN)" dan sudah dapat dibuatkan bukti pemotongan PPh.
3️⃣ Dalam hal butuh mengakses Coretax, disarankan untuk sekaligus melakukan perubahan data email dan nomor HP ke KPP terdekat.

➡️ Informasikan juga ke bagian pajak/perusahaan:
- NIK Istri wajib digunakan sesuai PER-07/PJ/2025.
- Status nonaktif/deregistered istri bukan alasan untuk pakai NIK suami.
- Bila telanjur, silakan minta pembetulan bukti potong dengan NIK Istri setelah reaktivasi ke Kantor Pajak/Kring Pajak

• FAQ Cara Gabung Kewajiban/NPWP Istri Ke NPWP Suami di Coretax https://t.me/FAQcoretax/231
• Panduan Pengajuan Status Nonaktif (NA/NE) di Coretax https://t.me/FAQcoretax/232
• Wanita Kawin Tidak Perlu Hapus NPWP-nya Gabung NPWP Suami https://t.me/FAQcoretax/375