#InsentifDTP21214. Berdasarkan Pasal 6 PMK 10/2025, penyampaian atau pembetulan SPT Masa PPh 21/26 dianggap sebagai pelaporan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) jika dilakukan paling lambat 31 Januari 2026.❓ Masalahnya: Jika Wajib Pajak melakukan pembetulan di atas tanggal 31 Januari 2026, tetapi perubahan tersebut tidak terkait dengan komponen DTP (misal: memperbaiki data bukti potong lain), apakah hak insentif DTP untuk masa pajak Januari–Desember 2025 menjadi hangus/tidak diberikan?

#InsentifDTP21
214. Berdasarkan Pasal 6 PMK 10/2025, penyampaian atau pembetulan SPT Masa PPh 21/26 dianggap sebagai pelaporan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) jika dilakukan paling lambat 31 Januari 2026.

❓ Masalahnya: Jika Wajib Pajak melakukan pembetulan di atas tanggal 31 Januari 2026, tetapi perubahan tersebut tidak terkait dengan komponen DTP (misal: memperbaiki data bukti potong lain), apakah hak insentif DTP untuk masa pajak Januari–Desember 2025 menjadi hangus/tidak diberikan?

✅ Jawaban: Tidak memengaruhi status DTP. Insentif tetap berlaku dan tidak hangus.
Namun, apabila pembetulan mengakibatkan penambahan DTP, maka atas penambahan tersebut tidak diperkenankan.

📌 Alasan Utama:
🔎 Konteks Perubahan:
Pembetulan setelah tenggat waktu tidak menggugurkan insentif selama yang diubah adalah Bukti Potong (Bupot) yang berbeda atau tidak terkait dengan komponen DTP yang telah dilaporkan sebelumnya.

🗂 Pemisahan Data:
Pembatasan waktu pada Pasal 6 berfokus pada pelaporan realisasi DTP, bukan menutup ruang pembetulan transaksi non-DTP, sepanjang tidak menambah DTP.

⚠️ Catatan Penting:
Pastikan dalam pembetulan tersebut, angka PPh 21 DTP yang sudah dilaporkan sebelumnya tidak ikut berubah atau terhapus agar sistem tidak menganggap ada perubahan realisasi DTP.

—
t.me/FAQcoretax